Sekjen MAKI Soroti Pembentukan Timsus Pasangan Petahana

19 September 2024 Redaksi

Kaltim, NETS9.com – Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Komaryono kurang sepaham dengan pembentukan tim khusus (Timsus) pasangan petahana Pilkada Kaltim 2024 yakni Isran Noor dan Hadi Mulyadi yang bertugas mencegah politik uang. Karena hal itu akan memancing polemik di masyarakat.

“Pembentukan timsus yang tugasnya mencegah politik uang menjelang pilkada menurut saya kurang pas. Kenapa? karena akan memancing polemik di masyarakat”, kata Komaryono, saat memberikan keterangan pers kepada awak media, Kamis (19/9/2024).

Selain itu lanjut Komaryono, dirinya juga mempertanyakan dasar hukum yang dipakai untuk membentuk Satgas tersebut. Apalagi sampai memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan kemudian siapa yang bertanggung jawab jika terjadi polemik antar pendukung.

“Dan yang jadi pemikiran saya, adakah dasar hukum yang dipakai untuk membentuk satgas khusus tersebut apalagi sampai memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan nanti kalau terjadi Polemik antar Pendukung siapa yang bertanggung jawab,” tanyanya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian Masyarakat masih banyak berharap diberi materi oleh paslon, terutama masyarakat yang kehidupanya menengah ke Bawah dan bahkan ada juga masyarakat yang menerima seuatu dari lebih dari satu Paslon. Komaryono menyebutnya sebuah fenomena.

“Fenomena inilah yang harus kita pikirkan bersama, karena masyarakat kita berpikiran bahwasanya baik Pilkades, Pilkada, Pilgub, Pilpres sampai Pileg beranggapan bahwasanya itu merupakan Pesta Rakyat,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, ada dua sisi mata uang dalam menyikapi praktek politik uang baik bagi politisi dan masyarakat.
Politik uang dipraktikkan secara sederhana. Masyarakat sebagai pemilik suara, menjual dukungan satu suara yang dia miliki kepada calon kepala daerah, yang berlaga dalam pemilihan. Besaran uang pembelian suara ini bervariasi di setiap daerah.

Menurut Sekjen Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Komaryono, politik uang kalau memang ingin mengurangi atau meminimalisir. Mestinya sistem pemilunya yang diubah, dibuat yang lebih tidak memberikan kesempatan politik uang. Karena menghilangkan politik uang butuh proses panjang. Bukan juga dengan mengajak relawan menangkapi orang-orang memberi ataupun yang menerima. Karena hal itu pun akan berpotensi ricuh antar sesama pedukung calon kepala daerah.

“Politik uang ini dibenci juga dirindukan. Untuk menghilangkan butuh proses panjang. Kalau ada tim pemenangan mengajak mencegah politik uang dengan cara menangkap lalu melaporkan ini juga bukan solusi baik. Karena ini juga berpotensi menimbulkan konflik juga,” pungkas Komaryono.

Terkadang ajakan untuk mencegah politik uang dari salah satu tim pemenangan calon kepala daerah hanya sebuah taktik. Dengan mengaungkan tersebut harapannya masyarakat menjadi berkecil hati namun disisi lain. Tim yang menggebu mengaungkan mencegah politik uang tadi ternyata bermain juga. (Abi / N9)

Related posts: